Jl. Kesehatan No. 3
Maumere 86111 - Nusa Tenggara Timur
POS-KUPANG.COM, MAUMERE-Penegerian Universitas Nusa Nipa (
Unipa) Indonesia terus diperjuangan Pemkab dan DPRD Sikka bersama
pengurus yayasan serta
kampus. Perjalanan penegerian Unipa Indonesia telah dilakukan pemerintah dan
dewan sejak 2005 agar di Nian Tanah Sikka ada universitas negeri bernama
Unipa Indonesia.
Kali ini, dukungan Unipa Indonesia
menjadi negeri telah mendapat dukungan dari
Komisi X DPR RI agar Perguruan Tinggi di Sikka ini dinegerikan dan Berbadan
Hukum.
Dukungan tegas soal Unipa Indonesia dinegerikan
kini disampaikan oleh Ketua Komisi X, Syaiful Huda, kepada Bupati Sikka,
Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos, M.Si bersama Ketua DPRD Sikka, Donatus David,
SH dan Wakil Ketua DPRD, Gorgonius Nago, SE, dan Pimpinan Fraksi-fraksi DPRD
serta Rektor Unipa Indonesia,
Dr. Ir. Vinsensius Angelinus, M.Si, dalam audiensi di Kantor Komisi X DPR RI di
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Desember 2021.
"Komisi X akan membahas
peraturan perundang-undangan tentang Merdeka Belajar dalam waktu dekat ini
bersama mitra kerja yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta
Kementerian Riset, Tekonologi dan Pendidikan Tinggi. Di situ nanti, kami akan
merekomendasikan pencabutan moratorium terbatas
khusus untuk daerah yang masuk dalam kategori 3T (terisolir, terluar,
tertinggal). Unipa di Kabupaten Sikka akan kami rekomendasikan untuk
dinegerikan karena masuk dalam kategori 3T," kata Syaiful Huda, Ketua
Komisi X yang mengurusi bidang pendidikan, pembangunan sumberdaya manusia dan
pariwisata.
Lebih jauh, Syaiful Huda menjelaskan,
jika rekomendasi Komisi X dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat pada awal 2022,
maka tahun 2022 akan menjadi masa transisi. Di mana dibentuk Tim Satker (satuan
kerja) dengan tugas antara lain membimbing segala persiapan yang perlu.
"Jika proses itu berjalan mulus,
maka paling cepat di tahun 2023 Unipa akan
ditetapkan menjadi
Perguruan Tinggi Negeri Berbadan
Hukum. Komisi X siap kawal agenda ini," kata Syaiful, yang didampingi
Anggota Komisi X dari Provinsi NTT, Dr. Andreas Hugo Pareira.
Dr. Andreas Hugo Pareira pernah menyerahkan berkas permohonan penegerian Unipa kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi beberapa waktu lalu.
Sebelumnya,
di dalam audiensi itu, Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo dan Rektor
Unipa Vincentius Angelinus memaparkan kesiapan Unipa antara
lain telah adanya visitasi dari Tim Kementerian Riset dan Dikti pada tahun 2016
yang menetapkan bahwa Unipa telah memenuhi syarat.
Namun hal tersebut terkendala oleh
adanya moratorium atau penghentian sementara pendirian perguruan tinggi yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2015.
"Karena itu, pencabutan
moratorium ini menjadi salah satu kunci penting dalam proses penegerian Unipa ini.
Karena itu saya harapkan dukungan doa juga dari segenap masyarakat Kabupaten
Sikka," kata Bupati Robby Idong, sapaan karib Bupati Sikka.
Bupati Robby Idong juga menyatakan,
perjuangan untuk menegerikan Unipa ini
adalah perjuangan yang lama dan panjang dan oleh banyak pihak, mulai dari para
pendiri Unipa hingga
para pimpinan daerah, juga oleh banyak tokoh masyarakat dan wakil rakyat kita
di DPR RI dari masa ke masa.
"Kita akan makin gigih berjuang. Maka sekali lagi, dukungan doa masyarakat
pun penting," ujar Bupati Robby.
Terhadap perjuangan di atas, Ketua
DPRD Sikka, Donatus David, SH menyatakan akan terus mengawal hingga tercapai
tujuannya.
"Kita akan kawal dan terus
memperjuangkannya melalui berbagai cara, termasuk pendekatan politis seperti
ini agar DPR RI secara kelembagaan juga tetap membantu kita, selain wakil
rakyat kita di DPR RI secara pribadi. Lobby-lobby terus kita jalankan hingga
tujuan kita tercapai. Kita butuh dukungan doa dari masyarakat Kabupaten
Sikka," kata Donatus.
Selain Bupati, dua orang Pimpinan DPRD Sikka dan Rektor Unipa hadir 9 . Ketua Fraksi DPRD Sikka antara Stefanus Sumandi (Fraksi PDI Perjuangan), Yohanes Bosko (Fraksi PKB), Maria Angelorum Mayestatis (Fraksi Golkar), Alexander Agatho Hasulie (Fraksi Nasdem), Philipus Fransiskus (Fraksi PAN), Ferdinandus Mboy (Fraksi Demokrat Adil Sejahtera), Herlinda Donata da Rato (Fraksi Perindo), Vinsensius Langga (Fraksi Hanura), dan Fransiskus Stefanus Say (Fraksi Gerindra).
SHARE_THIS_NEWS